Tag: ilhan fandi

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Serahkan Penghargaan Ketahanan Pangan, Perkuat Dukungan Program Nasional

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Serahkan Penghargaan Ketahanan Pangan, Perkuat Dukungan Program Nasional

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan kepada satuan kewilayahan berprestasi dan mitra strategis yang berkontribusi dalam menyukseskan program swasembada pangan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi SDM Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel The Zuri Palembang, Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres jajaran, serta mitra strategis dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, BUMN, dan masyarakat.

Pemberian penghargaan menjadi bagian dari implementasi Program Presisi Polri yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Melalui program tersebut, Polda Sumsel tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif mendukung terciptanya kemandirian pangan sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kategori Lomba Ketahanan Pangan Swasembada Jagung, Polres Ogan Komering Ulu Selatan berhasil meraih Juara I atas keberhasilannya mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi jagung. Juara II diraih Polres Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Juara III diberikan kepada Polres Banyuasin.

Selain penghargaan utama, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kategori The Best Partnership kepada Polres Banyuasin atas keberhasilan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan. Sementara itu, penghargaan The Best Operator diberikan kepada Polres Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi pengelolaan program di lapangan.

Tidak hanya kepada jajaran internal, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis yang selama ini berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pembangunan daerah, di antaranya Universitas Bina Darma, SMK Negeri 1 Palembang, SMK Negeri 2 Palembang, SMK Negeri 3 Palembang, LSM Merah Putih, Pengurus Jakabaring Sport City, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PT Telkom Indonesia, dan PT PLN (Persero). Penghargaan khusus juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung berbagai program strategis Polri.

Program ketahanan pangan yang dijalankan secara kolaboratif tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas pasokan pangan di Sumatera Selatan. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan sosial yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Seluruh pekerjaan yang kita laksanakan harus dilandasi dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Polri tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan yang merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terbangun sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran dan mitra untuk terus mendukung program strategis pemerintah.

“Keberhasilan program ketahanan pangan merupakan hasil kerja bersama. Polda Sumsel akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung program pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan di Sumatera Selatan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui pemberian penghargaan ini, Polda Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program prioritas nasional, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di Sumatera Selatan.

July 25, 2026
Kapolda Sumsel Serahkan Penghargaan Ketahanan Pangan, Perkuat Dukungan Program Nasional

Kapolda Sumsel Serahkan Penghargaan Ketahanan Pangan, Perkuat Dukungan Program Nasional

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan kepada satuan kewilayahan berprestasi dan mitra strategis yang berkontribusi dalam menyukseskan program swasembada pangan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi SDM Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel The Zuri Palembang, Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres jajaran, serta mitra strategis dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, BUMN, dan masyarakat.

Pemberian penghargaan menjadi bagian dari implementasi Program Presisi Polri yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas sektor. Melalui program tersebut, Polda Sumsel tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif mendukung terciptanya kemandirian pangan sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kategori Lomba Ketahanan Pangan Swasembada Jagung, Polres Ogan Komering Ulu Selatan berhasil meraih Juara I atas keberhasilannya mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi jagung. Juara II diraih Polres Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Juara III diberikan kepada Polres Banyuasin.

Selain penghargaan utama, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kategori The Best Partnership kepada Polres Banyuasin atas keberhasilan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan. Sementara itu, penghargaan The Best Operator diberikan kepada Polres Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi pengelolaan program di lapangan.

Tidak hanya kepada jajaran internal, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis yang selama ini berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pembangunan daerah, di antaranya Universitas Bina Darma, SMK Negeri 1 Palembang, SMK Negeri 2 Palembang, SMK Negeri 3 Palembang, LSM Merah Putih, Pengurus Jakabaring Sport City, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PT Telkom Indonesia, dan PT PLN (Persero). Penghargaan khusus juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung berbagai program strategis Polri.

Program ketahanan pangan yang dijalankan secara kolaboratif tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas pasokan pangan di Sumatera Selatan. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan sosial yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Seluruh pekerjaan yang kita laksanakan harus dilandasi dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Polri tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan yang merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terbangun sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran dan mitra untuk terus mendukung program strategis pemerintah.

“Keberhasilan program ketahanan pangan merupakan hasil kerja bersama. Polda Sumsel akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung program pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan di Sumatera Selatan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Melalui pemberian penghargaan ini, Polda Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program prioritas nasional, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan Polri yang Presisi, profesional, dan humanis dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di Sumatera Selatan.

July 25, 2026
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Serahkan Penghargaan ke Jajaran Polres dan Mitra Strategis

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Serahkan Penghargaan ke Jajaran Polres dan Mitra Strategis

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho berikan penghargaan kepada satuan kewilayahan berprestasi dan mitra strategis yang berkontribusi dalam menyukseskan program swasembada pangan. -Humas Polda Sumsel-

PALEMBANG, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan panganmelalui pemberian penghargaan kepada satuan kewilayahan berprestasi dan mitra strategis yang berkontribusi dalam menyukseskan program swasembada pangan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi SDM Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel The Zuri Palembang, Kamis 23 Juli 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres jajaran, serta mitra strategis dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, BUMN, dan masyarakat.

Pemberian penghargaan menjadi bagian dari implementasi Program Presisi Polri yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

Melalui program tersebut, Polda Sumsel tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif mendukung terciptanya kemandirian pangan sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kategori Lomba Ketahanan Pangan Swasembada Jagung, Polres Ogan Komering Ulu Selatan berhasil meraih Juara I atas keberhasilannya mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi jagung.

Juara II diraih Polres Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Juara III diberikan kepada Polres Banyuasin.

Selain penghargaan utama, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kategori The Best Partnership kepada Polres Banyuasin atas keberhasilan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan.

Sementara itu, penghargaan The Best Operator diberikan kepada Polres Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi pengelolaan program di lapangan.

Tidak hanya kepada jajaran internal, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis yang selama ini berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pembangunan daerah.

Di antaranya Universitas Bina Darma, SMK Negeri 1 Palembang, SMK Negeri 2 Palembang, SMK Negeri 3 Palembang, LSM Merah Putih, Pengurus Jakabaring Sport City, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PT Telkom Indonesia, dan PT PLN (Persero).

Penghargaan khusus juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung berbagai program strategis Polri.

Program ketahanan pangan yang dijalankan secara kolaboratif tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas pasokan pangan di Sumatera Selatan.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan sosial yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Seluruh pekerjaan yang kita laksanakan harus dilandasi dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Polri tidak dapat bekerja sendiri,” tegasnya.

Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan yang merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terbangun sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran dan mitra untuk terus mendukung program strategis pemerintah.

Keberhasilan program ketahanan pangan merupakan hasil kerja bersama. Polda Sumsel akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung program pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

July 25, 2026
Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Serahkan Penghargaan ke Jajaran Polres dan Mitra Strategis

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho Serahkan Penghargaan ke Jajaran Polres dan Mitra Strategis

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho berikan penghargaan kepada satuan kewilayahan berprestasi dan mitra strategis yang berkontribusi dalam menyukseskan program swasembada pangan. -Humas Polda Sumsel-

PALEMBANG, Polda Sumatera Selatan terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan panganmelalui pemberian penghargaan kepada satuan kewilayahan berprestasi dan mitra strategis yang berkontribusi dalam menyukseskan program swasembada pangan.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam rangkaian Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi SDM Polda Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel The Zuri Palembang, Kamis 23 Juli 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., Irwasda Polda Sumsel, para Pejabat Utama Polda Sumsel, Kapolres jajaran, serta mitra strategis dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, BUMN, dan masyarakat.

Pemberian penghargaan menjadi bagian dari implementasi Program Presisi Polri yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

Melalui program tersebut, Polda Sumsel tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif mendukung terciptanya kemandirian pangan sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam kategori Lomba Ketahanan Pangan Swasembada Jagung, Polres Ogan Komering Ulu Selatan berhasil meraih Juara I atas keberhasilannya mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi jagung.

Juara II diraih Polres Ogan Komering Ulu Timur, sedangkan Juara III diberikan kepada Polres Banyuasin.

Selain penghargaan utama, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kategori The Best Partnership kepada Polres Banyuasin atas keberhasilan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program ketahanan pangan.

Sementara itu, penghargaan The Best Operator diberikan kepada Polres Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi pengelolaan program di lapangan.

Tidak hanya kepada jajaran internal, Polda Sumatera Selatan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis yang selama ini berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pembangunan daerah.

Di antaranya Universitas Bina Darma, SMK Negeri 1 Palembang, SMK Negeri 2 Palembang, SMK Negeri 3 Palembang, LSM Merah Putih, Pengurus Jakabaring Sport City, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, PT Telkom Indonesia, dan PT PLN (Persero).

Penghargaan khusus juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung berbagai program strategis Polri.

Program ketahanan pangan yang dijalankan secara kolaboratif tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas pasokan pangan di Sumatera Selatan.

Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat ketahanan sosial yang menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh satu institusi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

“Seluruh pekerjaan yang kita laksanakan harus dilandasi dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Polri tidak dapat bekerja sendiri,” tegasnya.

Sinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keamanan yang merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terbangun sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran dan mitra untuk terus mendukung program strategis pemerintah.

Keberhasilan program ketahanan pangan merupakan hasil kerja bersama. Polda Sumsel akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung program pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

July 25, 2026
Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai penetapan tersangka terhadap FA oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka tetap sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Menurut Prof. Juanda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan syarat mutlak sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut juga terdapat pengecualian terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia).

“KUHAP tidak mengatur adanya keharusan bahwa penetapan tersangka wajib didahului pemeriksaan calon tersangka. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir demikian, tetapi pada saat yang sama juga memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu yang memungkinkan penetapan tersangka dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia),” kata Prof. Juanda dalam Keterangannya Rabu (15/07/2026.

Menurutnya, dalam perkara FA terdapat kondisi tertentu yang menurut penyidik tidak memungkinkan pemanggilan dilakukan melalui prosedur biasa. Apabila proses tersebut dipaksakan menunggu hingga kondisi memungkinkan, penyidikan justru berpotensi terhambat dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

“Dalam situasi tertentu, ketika penyidik memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa pemanggilan belum dapat dilakukan melalui mekanisme normal, maka penetapan tersangka tetap dapat dilakukan sepanjang seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Prof. Juanda menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan calon tersangka pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak membela diri sebagai bagian dari prinsip due process of law. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut bukan satu-satunya indikator sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Ia menjelaskan bahwa dalam sidang praperadilan, hakim akan menilai keseluruhan proses penyidikan, bukan semata-mata melihat apakah seseorang telah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi.

“Hakim praperadilan akan menilai secara menyeluruh apakah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, apakah alat bukti diperoleh secara legal, apakah prosedur penyidikan dijalankan sesuai ketentuan, serta apakah penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang,” jelasnya.

Prof. Juanda mengatakan, seseorang yang telah diperiksa sebagai saksi belum tentu membuat penetapan tersangkanya otomatis sah apabila ditemukan cacat hukum dalam proses penyidikan. Sebaliknya, tidak dilakukannya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka batal demi hukum apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemeriksaan sebagai saksi bukan merupakan tameng yang menjadikan penetapan tersangka pasti sah. Sebaliknya, tidak adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak otomatis membuat penetapan tersangka menjadi batal. Yang dinilai hakim adalah keseluruhan proses dan dasar hukumnya,” katanya.

Sebagai Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara sekaligus Senior Legal Advisor pada Law Firm Prof. Juanda Jakarta, ia berpendapat langkah penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka telah memenuhi koridor hukum acara pidana.

“Menurut saya, apa yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka tidak bertentangan dengan KUHAP maupun pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka tersebut sah secara hukum,” tegasnya.

Ia pun optimistis apabila perkara tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan, hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek hukum yang melatarbelakangi tindakan penyidik.

“Apabila FA mengajukan praperadilan, hakim tentu akan menilai seluruh proses penyidikan secara utuh. Selama penyidik dapat membuktikan terpenuhinya syarat pembuktian dan alasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, maka menurut pandangan saya tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut,” pungkas Prof. Juanda.

(ta/hn/rs)

July 21, 2026
Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai penetapan tersangka terhadap FA oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka tetap sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Menurut Prof. Juanda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan syarat mutlak sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut juga terdapat pengecualian terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia).

“KUHAP tidak mengatur adanya keharusan bahwa penetapan tersangka wajib didahului pemeriksaan calon tersangka. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir demikian, tetapi pada saat yang sama juga memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu yang memungkinkan penetapan tersangka dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia),” kata Prof. Juanda dalam Keterangannya Rabu (15/07/2026.

Menurutnya, dalam perkara FA terdapat kondisi tertentu yang menurut penyidik tidak memungkinkan pemanggilan dilakukan melalui prosedur biasa. Apabila proses tersebut dipaksakan menunggu hingga kondisi memungkinkan, penyidikan justru berpotensi terhambat dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

“Dalam situasi tertentu, ketika penyidik memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa pemanggilan belum dapat dilakukan melalui mekanisme normal, maka penetapan tersangka tetap dapat dilakukan sepanjang seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Prof. Juanda menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan calon tersangka pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak membela diri sebagai bagian dari prinsip due process of law. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut bukan satu-satunya indikator sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Ia menjelaskan bahwa dalam sidang praperadilan, hakim akan menilai keseluruhan proses penyidikan, bukan semata-mata melihat apakah seseorang telah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi.

“Hakim praperadilan akan menilai secara menyeluruh apakah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, apakah alat bukti diperoleh secara legal, apakah prosedur penyidikan dijalankan sesuai ketentuan, serta apakah penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang,” jelasnya.

Prof. Juanda mengatakan, seseorang yang telah diperiksa sebagai saksi belum tentu membuat penetapan tersangkanya otomatis sah apabila ditemukan cacat hukum dalam proses penyidikan. Sebaliknya, tidak dilakukannya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka batal demi hukum apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemeriksaan sebagai saksi bukan merupakan tameng yang menjadikan penetapan tersangka pasti sah. Sebaliknya, tidak adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak otomatis membuat penetapan tersangka menjadi batal. Yang dinilai hakim adalah keseluruhan proses dan dasar hukumnya,” katanya.

Sebagai Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara sekaligus Senior Legal Advisor pada Law Firm Prof. Juanda Jakarta, ia berpendapat langkah penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka telah memenuhi koridor hukum acara pidana.

“Menurut saya, apa yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka tidak bertentangan dengan KUHAP maupun pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka tersebut sah secara hukum,” tegasnya.

Ia pun optimistis apabila perkara tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan, hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek hukum yang melatarbelakangi tindakan penyidik.

“Apabila FA mengajukan praperadilan, hakim tentu akan menilai seluruh proses penyidikan secara utuh. Selama penyidik dapat membuktikan terpenuhinya syarat pembuktian dan alasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, maka menurut pandangan saya tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut,” pungkas Prof. Juanda.

(ta/hn/rs)

July 21, 2026
Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai penetapan tersangka terhadap FA oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka tetap sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Menurut Prof. Juanda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan syarat mutlak sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut juga terdapat pengecualian terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia).

“KUHAP tidak mengatur adanya keharusan bahwa penetapan tersangka wajib didahului pemeriksaan calon tersangka. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir demikian, tetapi pada saat yang sama juga memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu yang memungkinkan penetapan tersangka dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia),” kata Prof. Juanda dalam Keterangannya Rabu (15/07/2026.

Menurutnya, dalam perkara FA terdapat kondisi tertentu yang menurut penyidik tidak memungkinkan pemanggilan dilakukan melalui prosedur biasa. Apabila proses tersebut dipaksakan menunggu hingga kondisi memungkinkan, penyidikan justru berpotensi terhambat dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

“Dalam situasi tertentu, ketika penyidik memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa pemanggilan belum dapat dilakukan melalui mekanisme normal, maka penetapan tersangka tetap dapat dilakukan sepanjang seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Prof. Juanda menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan calon tersangka pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak membela diri sebagai bagian dari prinsip due process of law. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut bukan satu-satunya indikator sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Ia menjelaskan bahwa dalam sidang praperadilan, hakim akan menilai keseluruhan proses penyidikan, bukan semata-mata melihat apakah seseorang telah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi.

“Hakim praperadilan akan menilai secara menyeluruh apakah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, apakah alat bukti diperoleh secara legal, apakah prosedur penyidikan dijalankan sesuai ketentuan, serta apakah penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang,” jelasnya.

Prof. Juanda mengatakan, seseorang yang telah diperiksa sebagai saksi belum tentu membuat penetapan tersangkanya otomatis sah apabila ditemukan cacat hukum dalam proses penyidikan. Sebaliknya, tidak dilakukannya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka batal demi hukum apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemeriksaan sebagai saksi bukan merupakan tameng yang menjadikan penetapan tersangka pasti sah. Sebaliknya, tidak adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak otomatis membuat penetapan tersangka menjadi batal. Yang dinilai hakim adalah keseluruhan proses dan dasar hukumnya,” katanya.

Sebagai Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara sekaligus Senior Legal Advisor pada Law Firm Prof. Juanda Jakarta, ia berpendapat langkah penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka telah memenuhi koridor hukum acara pidana.

“Menurut saya, apa yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka tidak bertentangan dengan KUHAP maupun pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka tersebut sah secara hukum,” tegasnya.

Ia pun optimistis apabila perkara tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan, hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek hukum yang melatarbelakangi tindakan penyidik.

“Apabila FA mengajukan praperadilan, hakim tentu akan menilai seluruh proses penyidikan secara utuh. Selama penyidik dapat membuktikan terpenuhinya syarat pembuktian dan alasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, maka menurut pandangan saya tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut,” pungkas Prof. Juanda.

(ta/hn/rs)

July 21, 2026
Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Prof. Juanda: Penetapan Tersangka FA Tanpa Pemeriksaan Calon Tersangka Tetap Sah Secara Hukum

Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., menilai penetapan tersangka terhadap FA oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan Polda Metro Jaya tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka tetap sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Menurut Prof. Juanda, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara eksplisit bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka merupakan syarat mutlak sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam pertimbangan putusan tersebut juga terdapat pengecualian terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia).

“KUHAP tidak mengatur adanya keharusan bahwa penetapan tersangka wajib didahului pemeriksaan calon tersangka. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memang memberikan tafsir demikian, tetapi pada saat yang sama juga memberikan pengecualian terhadap keadaan tertentu yang memungkinkan penetapan tersangka dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absentia),” kata Prof. Juanda dalam Keterangannya Rabu (15/07/2026.

Menurutnya, dalam perkara FA terdapat kondisi tertentu yang menurut penyidik tidak memungkinkan pemanggilan dilakukan melalui prosedur biasa. Apabila proses tersebut dipaksakan menunggu hingga kondisi memungkinkan, penyidikan justru berpotensi terhambat dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

“Dalam situasi tertentu, ketika penyidik memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa pemanggilan belum dapat dilakukan melalui mekanisme normal, maka penetapan tersangka tetap dapat dilakukan sepanjang seluruh syarat pembuktian telah terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Prof. Juanda menegaskan bahwa tujuan pemeriksaan calon tersangka pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak membela diri sebagai bagian dari prinsip due process of law. Namun, menurutnya, mekanisme tersebut bukan satu-satunya indikator sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Ia menjelaskan bahwa dalam sidang praperadilan, hakim akan menilai keseluruhan proses penyidikan, bukan semata-mata melihat apakah seseorang telah diperiksa sebagai calon tersangka atau saksi.

“Hakim praperadilan akan menilai secara menyeluruh apakah terdapat minimal dua alat bukti yang sah, apakah alat bukti diperoleh secara legal, apakah prosedur penyidikan dijalankan sesuai ketentuan, serta apakah penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak sewenang-wenang,” jelasnya.

Prof. Juanda mengatakan, seseorang yang telah diperiksa sebagai saksi belum tentu membuat penetapan tersangkanya otomatis sah apabila ditemukan cacat hukum dalam proses penyidikan. Sebaliknya, tidak dilakukannya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak serta-merta menjadikan penetapan tersangka batal demi hukum apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Pemeriksaan sebagai saksi bukan merupakan tameng yang menjadikan penetapan tersangka pasti sah. Sebaliknya, tidak adanya pemeriksaan sebagai calon tersangka juga tidak otomatis membuat penetapan tersangka menjadi batal. Yang dinilai hakim adalah keseluruhan proses dan dasar hukumnya,” katanya.

Sebagai Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara sekaligus Senior Legal Advisor pada Law Firm Prof. Juanda Jakarta, ia berpendapat langkah penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka telah memenuhi koridor hukum acara pidana.

“Menurut saya, apa yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam menetapkan FA sebagai tersangka tidak bertentangan dengan KUHAP maupun pertimbangan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penetapan tersangka tersebut sah secara hukum,” tegasnya.

Ia pun optimistis apabila perkara tersebut diuji melalui mekanisme praperadilan, hakim akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh aspek hukum yang melatarbelakangi tindakan penyidik.

“Apabila FA mengajukan praperadilan, hakim tentu akan menilai seluruh proses penyidikan secara utuh. Selama penyidik dapat membuktikan terpenuhinya syarat pembuktian dan alasan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan, maka menurut pandangan saya tidak terdapat alasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut,” pungkas Prof. Juanda.

(ta/hn/rs)

July 21, 2026
Anggota Komisi III DPR : Tak Ada Aturan Tetapkan Febrie Tersangka Harus Izin Presiden

Anggota Komisi III DPR : Tak Ada Aturan Tetapkan Febrie Tersangka Harus Izin Presiden

Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra, membantah pernyataan pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka.
“Pernyataan dari Hotman Paris itu tidak berdasar. Jadi tidak ada satu aturan pun yang mengatakan bahwa menangkap seorang jaksa itu harus izin Presiden,” kata Soedeson dalam keterangan tertulis, Minggu (19/7/2026).

Soedeson menyebutkan aturan imunitas jaksa dalam Undang-Undang Kejaksaan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

“Tidak penting dia orang berpangkat tinggi, orang rendah, atau pejabat. Siapa pun yang melanggar hukum, tegakkan hukum, laksanakan ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.

Soedeson meminta Tim 9 yang dibentuk Kejaksaan Agung untuk menangani perkara Febrie Adriansyah dengan tegas. Dia mengatakan Tim 9 yang banyak diisi jaksa eks KPK harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat.

“Tim 9 harus memperhatikan suasana kebatinan rakyat Indonesia, rasa keadilan masyarakat Indonesia dan menjaga nama baik institusi,” ujarnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari Asta Cita. Dia berharap tidak ada yang membawa-bawa nama Presiden dalam kasus ini.

“Presiden sudah menegaskan, tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Jadi tolong jangan membawa-bawa nama Presiden. Ini masalah yang berurusan dengan penegakan hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, Hotman menyebutkan kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Bahkan dia mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.

“Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia,” ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.

Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.

“Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar,” ungkap Hotman.

Karena itu, dia mengaku merasa miris melihat kondisi Febrie saat ini. Baginya, Febrie adalah sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan Presiden Prabowo karena berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah fantastis.

“Jampidsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Dia mendapatkan pengembalian kerugian negara Rp 130 triliun, ditambah Satgas PKH Rp 300 triliun. Total Rp 430 triliun kembali ke negara. Bayangkan, orang yang jadi kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi tanpa pamit sama Presiden,” cetusnya.

July 21, 2026
Pakar Nilai Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Calon Belum Diperiksa

Pakar Nilai Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Calon Belum Diperiksa

Jakarta – Pakar hukum pidana, Henry Yosodiningrat, menyatakan penetapan seseorang sebagai tersangka tetap sah meski yang bersangkutan belum diperiksa sebagai saksi maupun calon tersangka. Penetapan tersangka dinilai sah sepanjang penyidik memiliki sekurangnya dua alat bukti yang sah.
Mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka.

“Sepanjang sebelum penetapan telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut secara relevan mengarah kepada orang yang ditetapkan, maka penetapan tersangka tetap sah,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026).

Di KUHAP baru, ketentuan syarat dan prosedur penetapan tersangka termuat pada Pasal 90. Pasal tersebut tidak mencantumkan pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat pendahuluan. Henry menegaskan aparat penegak hukum maupun hakim tidak boleh menambahkan syarat prosedural yang tidak diatur dalam undang-undang.

“Dalam hukum acara pidana, berlaku prinsip kepastian hukum, lex scripta, dan lex stricta. Karena itu, tidak boleh menambahkan syarat pembatalan penetapan tersangka yang tidak tercantum dalam undang-undang,” ujarnya.

Henry juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kerap dijadikan rujukan mengenai pemeriksaan calon tersangka. Menurutnya, putusan tersebut menguji ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 yang kini telah dicabut dan digantikan oleh KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025.

“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap Pasal 1 angka 28 dan Pasal 90 KUHAP baru, karena norma yang diuji sudah tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kewajiban pemeriksaan calon tersangka hanya terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dan tidak tercantum dalam amar putusan.

Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXIV/2026, yang menyatakan permohonan pengujian terhadap ketentuan KUHAP baru tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menurutnya, hingga kini belum ada putusan MK yang menyatakan Pasal 1 angka 28 maupun Pasal 90 KUHAP baru inkonstitusional karena tidak mewajibkan pemeriksaan calon tersangka.

Di sisi lain, ia menegaskan dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka tidak boleh sekadar bersifat formal. Menurutnya, alat bukti tersebut harus diperoleh secara sah sebelum penetapan tersangka, berkaitan dengan perkara yang sama, relevan dengan perbuatan yang disangkakan, serta memberikan dasar objektif yang mengarah kepada pelaku.

“Yang diuji dalam praperadilan bukan semata-mata apakah calon tersangka sudah diperiksa, melainkan apakah pada saat penetapan telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah, relevan, dan secara objektif mengarah kepada keterlibatan orang yang ditetapkan,” tegasnya.

Henry menambahkan, pemeriksaan terhadap tersangka tetap penting dalam proses penyidikan untuk kepentingan klarifikasi dan pembuktian. Namun, menurutnya pemeriksaan tersebut bukan merupakan syarat konstitutif bagi sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku saat ini.

July 21, 2026