Tag: okina

Dirjen Pajak Beri Penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas Pengungkapan Sindikat Meterai Palsu

Dirjen Pajak Beri Penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas Pengungkapan Sindikat Meterai Palsu

Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memberikan penghargaan kepada Polda Metro Jaya atas keberhasilan joint investigation dalam mengungkap sindikat produksi dan peredaran meterai palsu, Rabu (19/8/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sinergi Polda Metro Jaya dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan penerimaan negara sekaligus perlindungan masyarakat.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Penindakan dilakukan sejak Juni hingga awal Juli 2026 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Para tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari produsen, distributor, pelaku rekondisi, hingga penjual.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menangani tindak pidana yang berdampak luas.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Polda Metro Jaya untuk terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat,” ujar Brigjen Dekananto.

Dari pengungkapan tersebut, penyidik menyita 3.438.541 keping meterai palsu siap edar, satu set mesin produksi, serta tiga gulungan besar kertas bahan baku. Berdasarkan perhitungan terhadap barang jadi dan potensi produksi dari bahan baku yang diamankan, potensi kerugian penerimaan negara yang berhasil dicegah diperkirakan mencapai Rp1,034 triliun.

Hasil pendalaman juga menunjukkan jaringan tersebut diduga telah menjual 4.007.334 keping meterai selama setahun terakhir, dengan omzet sekitar Rp40,07 miliar.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa penanganan meterai palsu bukan semata persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan negara dan perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan meterai dalam berbagai dokumen.

“Bea Meterai merupakan penerimaan negara. Ketika meterai dipalsukan atau digunakan kembali, penerimaan yang seharusnya masuk kepada negara menjadi hilang,” kata Bimo.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi penguat kolaborasi antara Polda Metro Jaya dan DJP dalam mencegah serta menindak peredaran meterai palsu. Masyarakat diimbau membeli meterai melalui saluran resmi dan melaporkan apabila menemukan dugaan produksi, penjualan, atau peredarannya.

August 21, 2026
DJP – Polda Metro Bongkar Jaringan Meterai ilegal Nasional

DJP – Polda Metro Bongkar Jaringan Meterai ilegal Nasional

Jakarta, 19 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil investigasi bersama (joint investigation) yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal.

Dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026, DJP bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian investigasi dan tindakan penegakan hukum hingga berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya mengamankan mesin produksi, bahan baku, meterai palsu, meterai bekas pakai (rekondisi), serta berbagai barang bukti lain yang digunakan untuk memroduksi dan mengedarkan meterai ilegal.

Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Dalam investigasi ini berhasil diungkap keseluruhan meterai yang telah dijual oleh sindikat sebanyak 4.007.334 keping, sehingga praktik sindikat ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp40.073.340.000. Selain itu, investigasi ini juga telah menyita mesin produksi yang diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun mampu memproduksi sebanyak 900.000 keping meterai palsu sehingga dapat mencegah kerugian negara sebesar Rp9.000.000.000.

Menanggapi pengungkapan tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas sinergi yang terjalin dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan Bea Meterai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Bea Meterai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tindakan pemalsuan maupun penyalahgunaan meterai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat karena dokumen dengan meterai illegal akan mempengaruhi kepastian hukum atas dokumen tersebut dimana dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, tidak bisa menjadi alat bukti dalam beracara di pengadilan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen DJP bersama aparat penegak hukum dalam melindungi penerimaan negara dan kepastian hukum masyarakat,” ujar Bimo Wijayanto.

Selain melindungi penerimaan negara, pengungkapan kasus ini juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang Bea Meterai terhadap praktik pemalsuan dan penyalahgunaan meterai. Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Produsen dan pengedar meterai palsu dipersangkakan melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Sementara itu, produsen dan pengedar meterai bekas pakai (rekondisi) dipersangkakan melanggar Pasal 26 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Di samping penegakan hukum, DJP terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan meterai yang sah dalam setiap dokumen yang terutang Bea Meterai. DJP mengimbau masyarakat untuk menggunakan meterai tempel yang sah, masih berlaku, dan belum pernah digunakan. Dokumen yang dibubuhi meterai palsu maupun meterai bekas pakai (rekondisi) dianggap belum memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai sehingga harus dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, masyarakat diimbau membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk pemerintah.

Sejalan dengan upaya tersebut, DJP mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah peredaran meterai ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli meterai hanya melalui saluran resmi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran di bawah harga yang ditetapkan. Apabila menemukan dugaan produksi maupun peredaran meterai ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada DJP atau aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tutup Bimo Wijayanto.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-dan-polda-metro-jaya-bongkar-jaringan-meterai-ilegal-cegah-potensi-kerugian-negara

August 20, 2026
DJP – Polda Metro Bongkar Jaringan Meterai ilegal Nasional

DJP – Polda Metro Bongkar Jaringan Meterai ilegal Nasional

Jakarta, 19 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil investigasi bersama (joint investigation) yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal.

Dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026, DJP bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian investigasi dan tindakan penegakan hukum hingga berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya mengamankan mesin produksi, bahan baku, meterai palsu, meterai bekas pakai (rekondisi), serta berbagai barang bukti lain yang digunakan untuk memroduksi dan mengedarkan meterai ilegal.

Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Dalam investigasi ini berhasil diungkap keseluruhan meterai yang telah dijual oleh sindikat sebanyak 4.007.334 keping, sehingga praktik sindikat ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp40.073.340.000. Selain itu, investigasi ini juga telah menyita mesin produksi yang diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun mampu memproduksi sebanyak 900.000 keping meterai palsu sehingga dapat mencegah kerugian negara sebesar Rp9.000.000.000.

Menanggapi pengungkapan tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas sinergi yang terjalin dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan Bea Meterai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Bea Meterai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tindakan pemalsuan maupun penyalahgunaan meterai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat karena dokumen dengan meterai illegal akan mempengaruhi kepastian hukum atas dokumen tersebut dimana dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, tidak bisa menjadi alat bukti dalam beracara di pengadilan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen DJP bersama aparat penegak hukum dalam melindungi penerimaan negara dan kepastian hukum masyarakat,” ujar Bimo Wijayanto.

Selain melindungi penerimaan negara, pengungkapan kasus ini juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang Bea Meterai terhadap praktik pemalsuan dan penyalahgunaan meterai. Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Produsen dan pengedar meterai palsu dipersangkakan melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Sementara itu, produsen dan pengedar meterai bekas pakai (rekondisi) dipersangkakan melanggar Pasal 26 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Di samping penegakan hukum, DJP terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan meterai yang sah dalam setiap dokumen yang terutang Bea Meterai. DJP mengimbau masyarakat untuk menggunakan meterai tempel yang sah, masih berlaku, dan belum pernah digunakan. Dokumen yang dibubuhi meterai palsu maupun meterai bekas pakai (rekondisi) dianggap belum memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai sehingga harus dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, masyarakat diimbau membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk pemerintah.

Sejalan dengan upaya tersebut, DJP mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah peredaran meterai ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli meterai hanya melalui saluran resmi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran di bawah harga yang ditetapkan. Apabila menemukan dugaan produksi maupun peredaran meterai ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada DJP atau aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tutup Bimo Wijayanto.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-dan-polda-metro-jaya-bongkar-jaringan-meterai-ilegal-cegah-potensi-kerugian-negara

August 20, 2026
DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Meterai Ilegal, Cegah Potensi Kerugian Negara Hingga Rp1 Triliun

DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Meterai Ilegal, Cegah Potensi Kerugian Negara Hingga Rp1 Triliun

Jakarta, 19 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil investigasi bersama (joint investigation) yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal.

Dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026, DJP bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian investigasi dan tindakan penegakan hukum hingga berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya mengamankan mesin produksi, bahan baku, meterai palsu, meterai bekas pakai (rekondisi), serta berbagai barang bukti lain yang digunakan untuk memroduksi dan mengedarkan meterai ilegal.

Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Dalam investigasi ini berhasil diungkap keseluruhan meterai yang telah dijual oleh sindikat sebanyak 4.007.334 keping, sehingga praktik sindikat ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp40.073.340.000. Selain itu, investigasi ini juga telah menyita mesin produksi yang diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun mampu memproduksi sebanyak 900.000 keping meterai palsu sehingga dapat mencegah kerugian negara sebesar Rp9.000.000.000.

Menanggapi pengungkapan tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas sinergi yang terjalin dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan Bea Meterai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Bea Meterai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tindakan pemalsuan maupun penyalahgunaan meterai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat karena dokumen dengan meterai illegal akan mempengaruhi kepastian hukum atas dokumen tersebut dimana dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, tidak bisa menjadi alat bukti dalam beracara di pengadilan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen DJP bersama aparat penegak hukum dalam melindungi penerimaan negara dan kepastian hukum masyarakat,” ujar Bimo Wijayanto.

Selain melindungi penerimaan negara, pengungkapan kasus ini juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang Bea Meterai terhadap praktik pemalsuan dan penyalahgunaan meterai. Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Produsen dan pengedar meterai palsu dipersangkakan melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Sementara itu, produsen dan pengedar meterai bekas pakai (rekondisi) dipersangkakan melanggar Pasal 26 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Di samping penegakan hukum, DJP terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan meterai yang sah dalam setiap dokumen yang terutang Bea Meterai. DJP mengimbau masyarakat untuk menggunakan meterai tempel yang sah, masih berlaku, dan belum pernah digunakan. Dokumen yang dibubuhi meterai palsu maupun meterai bekas pakai (rekondisi) dianggap belum memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai sehingga harus dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, masyarakat diimbau membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk pemerintah.

Sejalan dengan upaya tersebut, DJP mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah peredaran meterai ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli meterai hanya melalui saluran resmi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran di bawah harga yang ditetapkan. Apabila menemukan dugaan produksi maupun peredaran meterai ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada DJP atau aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tutup Bimo Wijayanto.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-dan-polda-metro-jaya-bongkar-jaringan-meterai-ilegal-cegah-potensi-kerugian-negara

August 20, 2026
DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Meterai Ilegal, Cegah Potensi Kerugian Negara hingga Rp1 Triliun

DJP dan Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Meterai Ilegal, Cegah Potensi Kerugian Negara hingga Rp1 Triliun

Jakarta, 19 Agustus 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran meterai ilegal yang beroperasi di lima wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut merupakan hasil investigasi bersama (joint investigation) yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan produksi dan peredaran meterai ilegal.

Dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026, DJP bersama Polda Metro Jaya melakukan serangkaian investigasi dan tindakan penegakan hukum hingga berhasil menghentikan aktivitas jaringan tersebut. Dari hasil pengungkapan, Polda Metro Jaya mengamankan mesin produksi, bahan baku, meterai palsu, meterai bekas pakai (rekondisi), serta berbagai barang bukti lain yang digunakan untuk memroduksi dan mengedarkan meterai ilegal.

Berdasarkan hasil investigasi, turut diamankan tiga gulungan kertas bahan baku yang diperkirakan mampu memproduksi lebih dari 33 juta keping meterai palsu per gulungan. Penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp1 triliun.

Dalam investigasi ini berhasil diungkap keseluruhan meterai yang telah dijual oleh sindikat sebanyak 4.007.334 keping, sehingga praktik sindikat ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp40.073.340.000. Selain itu, investigasi ini juga telah menyita mesin produksi yang diperkirakan dalam kurun waktu satu tahun mampu memproduksi sebanyak 900.000 keping meterai palsu sehingga dapat mencegah kerugian negara sebesar Rp9.000.000.000.

Menanggapi pengungkapan tersebut, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya atas sinergi yang terjalin dalam melindungi penerimaan negara melalui penegakan hukum ketentuan Bea Meterai. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Bea Meterai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Tindakan pemalsuan maupun penyalahgunaan meterai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat karena dokumen dengan meterai illegal akan mempengaruhi kepastian hukum atas dokumen tersebut dimana dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, tidak bisa menjadi alat bukti dalam beracara di pengadilan. Pengungkapan ini menunjukkan komitmen DJP bersama aparat penegak hukum dalam melindungi penerimaan negara dan kepastian hukum masyarakat,” ujar Bimo Wijayanto.

Selain melindungi penerimaan negara, pengungkapan kasus ini juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang Bea Meterai terhadap praktik pemalsuan dan penyalahgunaan meterai. Proses hukum terhadap para tersangka dilakukan sesuai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Produsen dan pengedar meterai palsu dipersangkakan melanggar Pasal 24 dan Pasal 25 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta. Sementara itu, produsen dan pengedar meterai bekas pakai (rekondisi) dipersangkakan melanggar Pasal 26 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Di samping penegakan hukum, DJP terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan meterai yang sah dalam setiap dokumen yang terutang Bea Meterai. DJP mengimbau masyarakat untuk menggunakan meterai tempel yang sah, masih berlaku, dan belum pernah digunakan. Dokumen yang dibubuhi meterai palsu maupun meterai bekas pakai (rekondisi) dianggap belum memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai sehingga harus dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari risiko hukum dan kerugian finansial, masyarakat diimbau membeli meterai hanya melalui saluran resmi yang ditunjuk pemerintah.

Sejalan dengan upaya tersebut, DJP mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah peredaran meterai ilegal.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membeli meterai hanya melalui saluran resmi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran di bawah harga yang ditetapkan. Apabila menemukan dugaan produksi maupun peredaran meterai ilegal, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada DJP atau aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” tutup Bimo Wijayanto.

Lebih lanjut di: https://pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-dan-polda-metro-jaya-bongkar-jaringan-meterai-ilegal-cegah-potensi-kerugian-negara

August 20, 2026
Kapolda Sumsel Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Soliditas Forkopimda Jadi Kekuatan Persatuan

Kapolda Sumsel Hadiri Upacara HUT ke-81 RI, Soliditas Forkopimda Jadi Kekuatan Persatuan

PALEMBANG — Semangat persatuan dan kebersamaan mewarnai Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Lapangan Upacara Griya Agung, Palembang, Senin (17/8/2026).

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut.

Kehadiran unsur pimpinan daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat menjadi gambaran kuat bahwa kemerdekaan terus menjadi titik temu untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Upacara dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, S.H., selaku Inspektur Upacara. Seluruh peserta mengikuti rangkaian peringatan dengan penuh penghormatan, mulai dari prosesi upacara hingga pembacaan Naskah Proklamasi dan penghormatan terhadap Sang Saka Merah Putih.

Bagi Kapolda Sumsel, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran Kapolda Sumsel bersama jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel juga menunjukkan soliditas institusi Polri dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan.

Rangkaian kegiatan berlangsung semarak dengan penampilan seni dan lagu, atraksi Marching Band SMK Negeri 6 Palembang, serta sesi foto bersama Forkopimda dengan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka).

Momentum kemerdekaan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat pesan bahwa keamanan dan kedamaian daerah merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan Sumatera Selatan.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat persatuan di tengah keberagaman.

“Kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama. Karena itu, semangat kebersamaan harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Kebersamaan antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat merupakan kekuatan penting dalam menjaga Sumatera Selatan tetap aman, damai dan kondusif,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Menurutnya, perbedaan tugas, latar belakang, dan peran bukan menjadi penghalang untuk bersatu, tetapi justru menjadi kekuatan dalam membangun daerah dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

“Di usia ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita jadikan semangat persatuan sebagai energi untuk terus bekerja bersama, saling mendukung dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” tambah Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Griya Agung menjadi simbol kuatnya kebersamaan seluruh elemen bangsa di Sumatera Selatan. Semangat perjuangan para pahlawan terus diterjemahkan melalui persatuan, sinergi, dan pengabdian nyata untuk menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung kemajuan Bumi Sriwijaya.

August 20, 2026
Polda Sumsel Berhasil Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional Dan Targetkan 810 Ton Bawang Putih

Polda Sumsel Berhasil Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional Dan Targetkan 810 Ton Bawang Putih

Dok. TBN

Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.

Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.

Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.

Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).

Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

“Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.

Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.

Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.

Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

“Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.

August 20, 2026
Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional, Targetkan 810 Ton Bawang Putih

Polda Sumsel Jadi Kontributor Terbesar Kedua Nasional, Targetkan 810 Ton Bawang Putih

Dok. TBN

Tribratanews.polri.go.id – Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan memperkuat kontribusinya terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih serentak di lima wilayah Polres jajaran. Dengan total lahan mencapai 81 hektare dan target produksi 810 ton, Sumatera Selatan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam gerakan nasional tersebut.

Penanaman dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., di kawasan perkebunan Dusun 3, Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Mua Enim. Kegiatan tersebut terhubung melalui video conference dengan penanaman bawang putih serentak nasional yang dipusatkan di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel bersama jajaran mengikuti rangkaian penanaman nasional yang terhubung langsung dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Turut hadir Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Pertanian, Forkopimda Sumsel, Bupati Muara Enim beserta Forkopimda, para Pejabat Utama Polda Sumsel, kelompok tani, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

Program penanaman bawang putih ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional. Komoditas bawang putih menjadi salah satu perhatian strategis karena kebutuhan nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor.

Polda Sumsel menyiapkan lahan seluas 81 hektare yang tersebar di lima wilayah Polres, yakni Polres Muara Enim, Polres Lahat, Polres Pagar Alam, Polres Ogan Komering Ulu Selatan, dan Polres Empat Lawang. Program tersebut melibatkan 113 petani yang tergabung dalam 14 kelompok tani.

Pada penanaman serentak kali ini digunakan tiga varietas bibit bawang putih, yakni Sangga Sembalun, Lumbu Hijau, dan Lumbu Putih. Seluruh lahan tersebut disiapkan untuk mendukung target produksi sebanyak 810 ton yang direncanakan dipanen pada November 2026. Dilansir dari TBN Sumsel, Kamis (20/8/26).

Dalam laporannya kepada Kapolri, Kapolda Sumsel menyampaikan bahwa program tersebut mendapat dukungan Gubernur Sumatera Selatan, Forkopimda, Dinas Pertanian, akademisi Universitas Sriwijaya, Bhayangkari Daerah Sumsel, serta Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

“Secara keseluruhan total luas lahan yang disiapkan untuk penanaman bawang putih di wilayah Polda Sumatera Selatan seluas 81 hektare. Kami menargetkan hasil panen sebanyak 810 ton yang insyaallah akan dipanen pada November 2026,” ujar Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Kapolda Sumsel juga menyampaikan bahwa ketersediaan bibit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan program. Karena itu, Polda Sumsel mendorong adanya dukungan lebih lanjut dari Kementerian Pertanian agar area tanam dapat diperluas mengingat potensi lahan di Sumatera Selatan masih sangat terbuka.

Secara nasional, penanaman serentak pada 19 Agustus 2026 dilaksanakan di 14 Polda dan 59 Polres jajaran dengan luas lahan mencapai 279,53 hektare dan potensi hasil sekitar 2.795,3 ton. Program tersebut melibatkan 110 kelompok tani dan 2.174 petani.

Dengan luas lahan 81 hektare, Polda Sumsel tercatat sebagai kontributor lahan terbesar kedua secara nasional setelah Polda Nusa Tenggara Barat, disusul Polda Jawa Barat. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan dalam gerakan nasional menuju swasembada bawang putih.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa program swasembada bawang putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah dinamika global yang tidak menentu.

“Terus semangat dan mari kita sama-sama menunjukkan bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada, khususnya swasembada bawang putih,” tegas Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Bagi Sumatera Selatan, program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan penguatan kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, akademisi, serta kelompok tani.

Keberlanjutan program menjadi perhatian utama agar gerakan tersebut tidak berhenti pada kegiatan penanaman. Pengawalan proses pemeliharaan hingga panen menjadi bagian penting untuk memastikan target produksi dapat tercapai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan Polda Sumsel dalam program swasembada bawang putih merupakan bentuk dukungan nyata terhadap agenda ketahanan pangan nasional.

“Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mengawal proses penanaman, pemeliharaan hingga panen. Targetnya bukan hanya meningkatkan produksi bawang putih, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani dan secara bertahap membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Ia menambahkan bahwa semangat mendukung ketahanan pangan nasional tersebut sejalan dengan tagline Kapolda Sumsel, “Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?” yang terus digelorakan kepada seluruh personel jajaran Polda Sumatera Selatan.

August 20, 2026